banner

    Tok! DPRD Kota Bogor Tetapkan Pansus Raperda Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Online, Rentenir, dan Bank Keliling

    Tok! DPRD Kota Bogor Tetapkan Pansus Raperda Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Online, Rentenir, dan Bank Keliling

    KOTA BOGOR - DPRD Kota Bogor menetapkan tiga panitia khusus (Pansus) baru dalam rapat paripurna, Rabu (27/7). Salah satunya adalah Pansus Pembahas Raperda tentang Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Online, Bank Keliling, Koperasi Liar dan Rentenir.

    Selain itu, dibentuk juga Pansus Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) dan Raperda tentang Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2023.

    NEWSRELEASE.CO.ID
    market.biz.id NEWSRELEASE.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Juru Bicara Bapemperda DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah menyampaikan bahwa Raperda tentang Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Online, Bank Keliling, Koperasi Liar dan Renternir, merupakan usul prakarsa dari DPRD Kota Bogor.

    WARTAHAJI.COM
    market.biz.id WARTAHAJI.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Masyarakat perlu mendapat perlindungan terhadap praktek-praktek pinjaman online, bank keliling, koperasi liar dan rentenir yang menimbulkan gangguan ketertiban di lingkungan masyarakat termasuk rusaknya rumah tangga, ” jelas Anna.

    Adapun isi Raperda ini rencananya terdiri dari 11 bab dan 17 pasal. Untuk materi pokok yang diatur diantaranya terkait mitigasi risiko, asas perlindungan pengguna, larangan dan sanksi bagi penyelenggara dan pengguna, kewajiban Pemerintah Daerah, serta larangan, monitoring dan evaluasi serta partisipasi Masyarakat.

    XPRESS.CO.ID
    market.biz.id XPRESS.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Sedangkan, untuk Raperda PMP Perumda PPJ dan Raperda Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 merupakan usul dari Pemerintah Kota Bogor.

    Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto berharap bahwa ketiga Pansus ini bisa bekerja cepat agar dapat segera bermanfaat bagi masyarakat.

    “Pansus memiliki masa kerja satu tahun. Namun, kami menginginkan agar pembahasannya cepat dan tepat, melibatkan partisipasi luas publik,  agar raperda ini bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Khususnya terkait dampak pinjaman yang banyak menimbulkan masalah di masyarakat, ” jelasnya.

    dprd kota bogor
    WARTA SOSIAL

    WARTA SOSIAL

    Artikel Sebelumnya

    Ikhtiar Bersama Forkopimda Kota Bogor Selesaikan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad yonathan alexander verified

    Maskuri

    Maskuri verified

    Postingan Bulan ini: 10

    Postingan Tahun ini: 10

    Registered: Mar 10, 2022

    Budiyanta

    Budiyanta verified

    Postingan Bulan ini: 9

    Postingan Tahun ini: 9

    Registered: May 9, 2022

    Ray

    Ray verified

    Postingan Bulan ini: 8

    Postingan Tahun ini: 19

    Registered: Jul 6, 2022

    Pen0705Mgl

    Pen0705Mgl verified

    Postingan Bulan ini: 8

    Postingan Tahun ini: 8

    Registered: May 17, 2022

    Profle

    Pen0705Mgl verified

    Satgas TMMD Temanggung Manfaatkan Cuaca Cerah
    Kasdim 0811 Tuban Pimpin Upacara Pemakaman Militer Alm. Mayor (Purn) Gacuk Sunarso
    Wujudkan Wilayah Aman Kondusif, Babinsa Wonosari Bersama Bhabinkamtibmas Lakukan Patroli Wilayah
    Gerobak Dorong Roda Satu Alat Bantu Paling Efektif di TMMD Kedung Kelor

    Rekomendasi

    Kurniasih Mufidayati Harap Vaksin Covid-19 Karya Anak Bangsa Bisa Jadi Kado Kemerdekaan RI
    Perpres Distribusi BBM Direvisi, Rudi Hartono Ingatkan Perlunya Sosialisasi Masif ke Masyarakat
    Syaiful Huda Desak Pemerintah Selesaikan Masalah Pengangkatan Guru Honorer
    Rachmat Gobel Ingin Buka Peluang Kerja Sama Pertanian Indonesia dengan Hokota
    Andreas Eddy: Tim Pengendalian Inflasi Pusat hingga Daerah Harus Gotong-Royong Kendalikan Harga Bahan Pangan

    Ikuti Kami